Per Instansi Periode 2020

# Instansi Total Ditindak lanjut Ditindak Lanjut(progress) Tindak lanjut
1 Pemerintah Kab. Purbalingga 56 56
100.00%
2 Pemerintah Kab. Wakatobi 31 29
93.55%
3 Pemerintah Kab. Halmahera Selatan 23 23
100.00%
4 Pemerintah Kab. Bima 24 23
95.83%
5 Pemerintah Kab. Minahasa Selatan 18 18
100.00%
6 Pemerintah Kab. Sumbawa 18 18
100.00%
7 Pemerintah Kab. Halmahera Timur 17 17
100.00%
8 Pemerintah Kab. Pasaman 14 14
100.00%
9 Pemerintah Kab. Konawe Utara 13 13
100.00%
10 Pemerintah Kab. Bulukumba 11 11
100.00%
11 Pemerintah Kab. Sukoharjo 11 11
100.00%
12 Pemerintah Kota Banjarbaru 10 10
100.00%
13 Pemerintah Provinsi NTB 10 10
100.00%
14 Pemerintah Kab. Muna 11 9
81.82%
15 Pemerintah Kab. Tolitoli 9 9
100.00%
16 Pemerintah Kab. Belu 9 9
100.00%
17 Pemerintah Kab. Banggai 10 9
90.00%
18 Pemerintah Kab. Sumbawa Barat 8 8
100.00%
19 Pemerintah Kota Mataram 8 8
100.00%
20 Pemerintah Kab. Nias Selatan 15 8
53.33%
21 Pemerintah Kota Tomohon 8 8
100.00%
22 Pemerintah Kab. Pangkajene dan Kepulauan 8 8
100.00%
23 Pemerintah Kab. Buton Utara 9 7
77.78%
24 Pemerintah Kab. Solok 7 7
100.00%
25 Pemerintah Kota Semarang 7 7
100.00%
26 Pemerintah Kab. Sumba Timur 7 7
100.00%
27 Pemerintah Kota Cilegon 7 7
100.00%
28 Pemerintah Kab. Poso 7 7
100.00%
29 Pemerintah Kab. Konawe Selatan 7 7
100.00%
30 Pemerintah Kab. Dompu 7 7
100.00%
31 Pemerintah Kab. Lampung Selatan 12 6
50.00%
32 Pemerintah Kab. Lingga 6 6
100.00%
33 Pemerintah Kota Bitung 6 6
100.00%
34 Pemerintah Kab. Jember 5 5
100.00%
35 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 12 5
41.67%
36 Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara 5 5
100.00%
37 Pemerintah Kab. Maros 5 5
100.00%
38 Pemerintah Kab. Batang Hari 5 5
100.00%
39 Pemerintah Kab. Sarolangun 6 5
83.33%
40 Pemerintah Kota Dumai 4 4
100.00%
41 Pemerintah Kab. Lombok Utara 4 4
100.00%
42 Pemerintah Kab. Padang Pariaman 4 4
100.00%
43 Pemerintah Kab. Bandung 4 4
100.00%
44 Kementerian Agama 13 4
30.77%
45 Pemerintah Kab. Halmahera Utara 4 4
100.00%
46 Pemerintah Kab. Kepulauan Meranti 4 4
100.00%
47 Pemerintah Kab. Sijunjung 4 4
100.00%
48 Pemerintah Kab. Sambas 5 4
80.00%
49 Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan 4 4
100.00%
50 Pemerintah Provinsi Lampung 5 4
80.00%
51 Pemerintah Kab. Bengkalis 3 3
100.00%
52 Pemerintah Kab. Limapuluh Kota 3 3
100.00%
53 Pemerintah Kab. Pelalawan 3 3
100.00%
54 Pemerintah Kota Makassar 5 3
60.00%
55 Pemerintah Kab. Konawe Kepulauan 3 3
100.00%
56 Pemerintah Provinsi Jawa Timur 3 3
100.00%
57 Pemerintah Kab. Luwu Utara 3 3
100.00%
58 Pemerintah Kab. Tojo Una Una 3 3
100.00%
59 Pemerintah Provinsi Sumatera Barat 3 3
100.00%
60 Pemerintah Kab. Asahan 3 3
100.00%
61 Pemerintah Kab. Lombok Tengah 4 3
75.00%
62 Pemerintah Kab. Kepulauan Selayar 3 3
100.00%
63 Pemerintah Kab. Pandeglang 3 3
100.00%
64 Pemerintah Kab. Sigi 3 3
100.00%
65 Pemerintah Kota Palu 3 3
100.00%
66 Pemerintah Kab. Cianjur 3 3
100.00%
67 Pemerintah Kab. Bengkulu Utara 3 3
100.00%
68 Pemerintah Kota Sungai Penuh 3 3
100.00%
69 Pemerintah Kab. Klaten 3 3
100.00%
70 Pemerintah Kab. Kolaka Timur 3 3
100.00%
71 Pemerintah Kab. Supiori 3 3
100.00%
72 Pemerintah Kab. Nias Barat 3 3
100.00%
73 Pemerintah Kab. Pasaman Barat 3 2
66.67%
74 Pemerintah Kab. Sintang 3 2
66.67%
75 Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat 2 2
100.00%
76 Pemerintah Kab. Bengkayang 2 2
100.00%
77 Pemerintah Kab. Gunung Kidul 2 2
100.00%
78 Pemerintah Kab. Tanjung Jabung Timur 2 2
100.00%
79 Pemerintah Kab. Pesisir Barat 2 2
100.00%
80 Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara 5 2
40.00%
81 Pemerintah Kab. Indragiri Hulu 2 2
100.00%
82 Pemerintah Kab. Sukabumi 2 2
100.00%
83 Pemerintah Kab. Gowa 2 2
100.00%
84 Pemerintah Kab. Lampung Tengah 2 2
100.00%
85 Pemerintah Kab. Bolaang Mongondow Timur 2 2
100.00%
86 Pemerintah Kab. Gresik 2 2
100.00%
87 Pemerintah Kab. Majene 2 2
100.00%
88 Pemerintah Kab. Agam 2 2
100.00%
89 Pemerintah Kab. Merauke 3 2
66.67%
90 Pemerintah Provinsi Jambi 2 2
100.00%
91 Pemerintah Kab. Kuantan Singingi 2 2
100.00%
92 Pemerintah Kab. Mojokerto 2 2
100.00%
93 Pemerintah Kab. Muna Barat 3 2
66.67%
94 Pemerintah Kab. Labuhanbatu 2 2
100.00%
95 Pemerintah Provinsi NTT 2 2
100.00%
96 Pemerintah Kab. Hulu Sungai Tengah 2 2
100.00%
97 Pemerintah Kab. Lampung Timur 2 2
100.00%
98 Pemerintah Kota Samarinda 2 2
100.00%
99 Pemerintah Kab. Badung 2 2
100.00%
100 Pemerintah Kab. Kep. Mentawai 2 2
100.00%
101 Pemerintah Kota Tangerang Selatan 2 2
100.00%
102 Pemerintah Kab. Bungo 2 2
100.00%
103 Pemerintah Kota Bontang 2 2
100.00%
104 Pemerintah Kab. Tana Toraja 2 2
100.00%
105 Kementerian Perhubungan 2 1
50.00%
106 Pemerintah Kab. Muaro Jambi 1 1
100.00%
107 Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional 1 1
100.00%
108 Pemerintah Provinsi Jawa Barat 1 1
100.00%
109 Pemerintah Kota Surabaya 1 1
100.00%
110 Pemerintah Kab. Mamberamo Raya 1 1
100.00%
111 Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi 2 1
50.00%
112 Pemerintah Kab. Bolaang Mongondow 1 1
100.00%
113 Pemerintah Kab. Banggai Kepulauan 1 1
100.00%
114 Pemerintah Kota Padang Panjang 1 1
100.00%
115 Pemerintah Kab. Mamuju Utara 1 1
100.00%
116 Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau 1 1
100.00%
117 Kementerian Dalam Negeri 1 1
100.00%
118 Pemerintah Kab. Banjar 1 1
100.00%
119 Pemerintah Kab. Balangan 1 1
100.00%
120 Pemerintah Kota Pasuruan 1 1
100.00%
121 Pemerintah Kab. Karimun 1 1
100.00%
122 Pemerintah Kota Sibolga 1 1
100.00%
123 Pemerintah Kab. Konawe 1 1
100.00%
124 Pemerintah Kab. Sekadau 2 1
50.00%
125 Pemerintah Kab. Way Kanan 1 1
100.00%
126 Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah 1 1
100.00%
127 Pemerintah Provinsi Jawa Tengah 1 1
100.00%
128 Pemerintah Kab. Simalungun 1 1
100.00%
129 Pemerintah Kab. Pesisir Selatan 1 1
100.00%
130 Pemerintah Kab. Purworejo 1 1
100.00%
131 Pemerintah Kab. Luwu Timur 6 1
16.67%
132 Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara 1 1
100.00%
133 Pemerintah Kab. Boven Digoel 1 1
100.00%
134 Pemerintah Kab. Mamuju 2 1
50.00%
135 Kementerian Kelautan dan Perikanan 1 1
100.00%
136 Pemerintah Kab. Semarang 1 1
100.00%
137 Pemerintah Provinsi Riau 1 1
100.00%
138 Pemerintah Kab. Sidoarjo 1 1
100.00%
139 Pemerintah Kab. Buru Selatan 1 1
100.00%
140 Pemerintah Kab. Nunukan 1 1
100.00%
141 Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional 1 1
100.00%
142 Pemerintah Kab. Asmat 1 1
100.00%
143 Pemerintah Kab. Kotawaringin Timur 1 1
100.00%
144 Pemerintah Kab. Lumajang 1 1
100.00%
145 Pemerintah Kota Batam 1 1
100.00%
146 Pemerintah Provinsi Gorontalo 1 1
100.00%
147 Pemerintah Kab. Rokan Hilir 1 1
100.00%
148 Pemerintah Kab. Lamongan 1 1
100.00%
149 Pemerintah Kab. Pringsewu 1 1
100.00%
150 Pemerintah Kota Binjai 1 0
0%
151 Pemerintah Kota Ternate 4 0
0%
152 Pemerintah Kab. Siak 1 0
0%
153 Pemerintah Kab. Merangin 2 0
0%
154 Pemerintah Provinsi Papua 1 0
0%
155 Pemerintah Kota Pariaman 1 0
0%
156 Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia 1 0
0%
157 Pemerintah Kota Bandar Lampung 2 0
0%
158 Pemerintah Kab. Humbang Hasundutan 1 0
0%